All You Need is Blockchain

Kartu Keluarga in Indonesia used as metaphor example of blockchain understanding for its simplicity and familiarity to Indonesian. Presented on May 2, 2018 at STEI Tazkia, Indonesia.

1. Photo by bady qb on Unsplash ALL YOU NEED IS BLOCKCHAIN Imanzah Nurhidayat Cofounder CoreChain
3. Imanzah Nurhidayat (Cofounder & CIO) FEUI 1996 - Accounting // Marketing MM in e-Business from Binus Business School (2002) Twitter @meetiboy ➤ x/ Senior Innovation Consultant at Zurich Innovation Center ➤ x/ Copartner MakeDoNia Makerspace//Innovation Hub ➤ x/ COO at Mastel Academy
7. DIGITAL LAWS https://www.slideshare.net/spinchennai/it-past-present-and-promosed-land
8. “Apakah usaha mewujudkan tatamasjarakat orde baru sudah berhasil? Djawabnya belum. Kalau belum, tidaklah logis apabila strategi daripada tatakehidupan politik kita tetaplah strategi orde baru versus orde lama? Djawabnja ja. Djawaban jang jelas itu sebabnja ialah karena kita melihat gedjala bahwa dalam praktek kehidupan politik, makin hari strategi orde baru versus orde lama ini tampak semakin dikaburkan…Semakin santer misalnja dikemukakan adanja masalah Islam dan Pantjasila, masalah ABRI dan Non ABRI. Kalau permasalahan seperti itu diterus2kan maka jang kita dapat ialah perpetjahan dikalangan kita. Kalau ini terdjadi, jang senang adalah pki malam dan orla. (“Strategi Dasar Orde Baru”, Kompas, Jumat, 14 April 1967) https://www.academia.edu/14692306/Orde_Baru_Kartu_Keluarga_dan_Pembentukan_Keluarga_Indonesia
10. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
11. http://satoshinakamoto.me/whitepaper/
12. http://satoshinakamoto.me/whitepaper/
13. Source: IBM
14. “ …maka dapat diberikan kartu penduduk bentuk baru pada setiap penduduk jang sudah berusia 15 tahun dan tinggal menetap di Djakarta… Kepada setiap kepala keluarga diwadjibkan mengisi kartu keluarga dalam tiga rangkap, jaitu sehelai dipegang oleh kepala keluarga jang bersangkutan, sehelai disimpan di Ketua RT dan sehelai disimpan di kantor kelurahan.” (“Kartu Penduduk Baru Utk Ibukota”, Kompas, 16 April 1968) https://www.academia.edu/14692306/Orde_Baru_Kartu_Keluarga_dan_Pembentukan_Keluarga_Indonesia
15. “Gubernur/KDH Djakarta Raya Mayjen KKO Ali Sadikin menerangkan bahwa untuk memperoleh kartu penduduk harus setahu tanggung jawab seorang kepala keluarga dan Kepala RT, yang kemudian barulah seorang lurah diperbolehkan untuk memberikan Kartu Penduduk yang diminta itu. “Prosedur itu perlu dilaksanakan mengingat belakangan ini sering terdapat penjalah gunaan kartu penduduk jang mereka peroleh dengan tjara jang tidak melalui prosedure seperti pernah dilakukan ex Brigdjen Supardjo” (“Prosedur baru untuk Peroleh Kartu Penduduk”, Kompas, 27 Januari 1967) https://www.academia.edu/14692306/Orde_Baru_Kartu_Keluarga_dan_Pembentukan_Keluarga_Indonesia
18. HOW MIGHT WE RUN DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA FOR BETTERNESS NO COLLAPSE WITH BLOCKCHAIN
19. LIFE IS ALWAYS SPEAKING LET’S LISTEN