Session 6 - Mass Communication

Discuss about the Normative Theory of Mass Communications and Government System presented by Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggali

Transcript

1. Teori Normatif Media Massa & Sistem Pemerintahan Analisis Hubungan, Fungsi, dan Studi Kasus Terkini di Indonesia (20242025) Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggali, M.A.., C. PR., C.CM.
2. Agenda Presentasi Teori Normatif Media Fungsi Media & Pemerintah Memahami 4 teori utama pers: Otoritarian, Liberal, Totalitarian, Peran media sebagai sumber informasi, alat sosialisasi, & Tanggung Jawab Sosial. mobilisasi, dan demokrasi. Sistem Pers Indonesia Studi Kasus Terkini Sejarah, UU No. 40/1999, dan dinamika kebebasan pers pasca- Analisis Revisi UU ITE 2024, Fenomena Buzzer Pemilu, dan reformasi. Indeks Kebebasan Pers.
3. 1. Teori Pers Otoritarian Negara di Atas Individu Filosofi: Media adalah abdi negara. Kebenaran ditentukan oleh penguasa (raja/pemerintah). Kontrol: Dilakukan melalui sistem lisensi (izin terbit) dan sensor ketat. Tujuan: Mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga stabilitas negara. Kritik dianggap ancaman. Konteks: Berkembang di Eropa abad 16-17 (era kerajaan mutlak).
4. 2. Teori Pers Liberal (Libertarian) Pasar Bebas Ide Filosofi: Manusia adalah makhluk rasional yang mampu membedakan kebenaran dan kesalahan. Konsep Kunci: "Marketplace of Ideas" - Biarkan semua ide muncul, kebenaran akan menang. Peran Media: Mengawasi pemerintah (Watchdog), memberi informasi tanpa sensor. Kontrol: Minim. Bebas dari kendali pemerintah (Laissez-faire).
5. 3. Teori Pers Totalitarian Alat Partai & Propaganda Perbedaan Utama: Berbeda dengan Otoritarian (swasta tapi dikontrol), dalam Totalitarian media dimiliki oleh negara/partai. Fungsi: Alat propaganda, agitasi, dan organisasi untuk mencapai tujuan partai komunis. Kritik: Dilarang keras. Media wajib searah dengan ideologi partai. Konteks: Uni Soviet, Korea Utara.
6. 4. Teori Tanggung Jawab Sosial Kebebasan dengan Kewajiban Filosofi: Kebebasan pers tanpa batas (Liberal) bisa berbahaya jika tidak bermoral. Prinsip: Media harus bebas, tetapi memiliki kewajiban moral kepada masyarakat. Fungsi: Informatif, mendidik, namun tetap menjaga etika, akurasi, dan privasi. Kontrol: Regulasi mandiri (Kode Etik Jurnalistik), Dewan Pers.
7. Perbandingan Singkat 4 Teori Otoritarian Liberal Dikontrol pemerintah lewat lisensi. Swasta diperbolehkan tapi Bebas mutlak. Persaingan ide. Pemerintah dilarang campur diawasi. tangan. Totalitarian Tanggung Jawab Sosial Milik negara sepenuhnya. Alat partai penguasa. Tidak ada Bebas tapi bertanggung jawab. Menjunjung etika dan swasta. kepentingan publik.
8. Media Massa sebagai Sumber Informasi Publik Fungsi Surveillance Pembentuk Realitas Media bertindak sebagai "mata dan telinga" masyarakat. Ia Apa yang dianggap penting oleh media seringkali menjadi mengumpulkan data, fakta, dan peristiwa yang tidak dapat penting bagi publik (Agenda Setting). Media menyeleksi diakses langsung oleh publik. informasi (Gatekeeping) sebelum disajikan.
9. Media Massa sebagai Alat Informasi & Sosialisasi Alat Informasi Publik: Pemerintah menggunakan media untuk menyebarkan data resmi (misal: data Covid-19, jadwal Pemilu). Alat Sosialisasi Undang-Undang: Media berfungsi menerjemahkan bahasa hukum yang rumit menjadi bahasa populer agar dipahami warga. Contoh Kasus: Sosialisasi KUHP baru (2023) yang masif dilakukan pemerintah melalui iklan layanan masyarakat dan talkshow di TV/Radio.
10. Media sebagai Alat Mobilisasi Massa Media massa, terutama media sosial, memiliki kekuatan untuk menggerakkan opini dan fisik massa. Kampanye Politik: Penggunaan "Buzzer" dan Influencer dalam Pemilu 2024. Aktivisme Digital: Gerakan seperti "Peringatan Darurat" (Garuda Biru) yang viral di media sosial 2024 untuk mengawal putusan MK. Dampak: Bisa positif (partisipasi) atau negatif (polarisasi/konflik).
11. Media sebagai Alat Demokrasi Menyalurkan Aspirasi Media menyediakan ruang bagi rakyat untuk menyuarakan kritik dan saran kepada pemerintah (Fungsi Korelasi). Pilar Keempat Demokrasi Menjadi penyeimbang (Check and Balances) bagi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
12. Sistem Pers di Indonesia Dinamika dari Otoritarian menuju Tanggung Jawab Sosial
13. Sejarah Singkat Pers Indonesia Orde Lama Pers terpimpin. Media harus mendukung revolusi dan Nasakom. (Cenderung Totalitarian/Otoritarian). Orde Baru Pers Pancasila (Otoritarian). Kontrol ketat lewat SIUPP. Pembredelan media yang kritis (Tempo, Detik, Editor 1994). Reformasi (1999-Kini) UU No. 40 Tahun 1999. Penghapusan SIUPP. Kebebasan pers dijamin. Bergerak ke arah Libertarian & Tanggung Jawab Sosial.
14. Peran Media dalam Keputusan Politik Media mempengaruhi prioritas isu yang dibahas politisi dan publik (Agenda Setting Effect). *Ilustrasi pengaruh liputan media terhadap atensi pembuat kebijakan
15. Bentuk Kontrol Pemerintah Kontrol Regulasi Kontrol Akses Revisi UU ITE, RKUHP, dan Perpres Publisher Rights. Pemblokiran situs (Internet Sehat), perlambatan akses internet Menggunakan hukum untuk membatasi konten. (Throttling) pada situasi konflik. Kontrol Ekonomi Kontrol Represif Pembelian saham media oleh politisi atau afiliasi pemerintah Kriminalisasi jurnalis menggunakan pasal karet UU ITE atau (Konglomerasi Media). serangan digital (Doxing/Hacking).
16. Kasus Update: Revisi UU ITE 2024 Ancaman Kebebasan Pers? Meskipun mengalami revisi kedua pada awal 2024, UU ITE masih dinilai memuat "Pasal Karet" (Pasal 27A & 28) yang berpotensi mengkriminalisasi jurnalis dan warga kritis. Dewan Pers mencatat penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2024 ke angka 69,36 ("Cukup Bebas"), sebagian akibat tekanan regulasi ini.
17. Kasus Update: Fenomena Buzzer Pemilu 2024 167+ Juta Pengguna Medsos High Polarisasi Opini Dampak pada Demokrasi: Penggunaan buzzer dan bot politik dalam Pemilu 2024 menciptakan disinformasi yang masif. Media massa harus bekerja keras melakukan FactChecking untuk melawan narasi yang memecah belah, menunjukkan pergeseran dari fungsi edukasi menjadi fungsi "pemadam kebakaran" hoax.
18. Kesimpulan Hubungan media dan pemerintah bersifat dinamis. Di Indonesia, meskipun secara normatif menganut sistem bebas dan bertanggung jawab, praktik di lapangan (2024-2025) menunjukkan adanya tarik-menarik kuat antara kebebasan berekspresi digital dan upaya kontrol pemerintah melalui regulasi ketat.
19. Tanya Jawab Diskusikan fenomena media di Vclass.